Surabaya,JatimInsght.Id – Ribuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di Surabaya. Hingga saat ini, tercatat ada 7.196 usulan perbaikan rumah yang masuk dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2027.
Pada 2026, sebanyak 3.242 unit rumah menjadi sasaran program perbaikan. Jumlah tersebut terdiri dari 2.240 unit yang dibiayai APBD serta 1.002 unit dari dukungan berbagai pihak nonpemerintah, mulai lembaga sosial hingga perusahaan swasta.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Kristian Maharhandono mengatakan, penanganan rumah tidak layak huni kini menjadi salah satu fokus utama setelah kawasan kumuh di Surabaya terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. “Atensi penanganan saat ini lebih banyak diarahkan ke rutilahu. Tahun ini ada 3.242 unit yang menjadi target perbaikan,” kata Iman, Kamis (11/6).
Menurutnya, kebutuhan perbaikan rumah layak huni tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Sejumlah lembaga seperti Baznas, Nurul Hayat, Yayasan Buddha Tzu Chi hingga perusahaan pengembang turut terlibat dalam pembiayaan dan pelaksanaan program.
Selain itu, bantuan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga telah dialokasikan untuk 200 unit rumah. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena pemerintah pusat masih mengkaji usulan tambahan sekitar 2.000 unit.
Meski demikian, tidak semua rumah bisa langsung mendapatkan bantuan. Pemerintah menerapkan sejumlah syarat, di antaranya penerima harus masuk kategori keluarga miskin atau pra-miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan rumah berdiri di atas lahan yang memiliki legalitas jelas.
Rumah yang berada di atas lahan ilegal, seperti kawasan sempadan rel atau aset pihak lain tanpa izin, belum dapat masuk dalam program perbaikan.
Iman menyebut dari total 7.196 usulan yang tercatat saat ini, sekitar 3.896 unit sisanya ditargetkan rampung pada 2027. Dengan target tersebut, persoalan rumah tidak layak huni di Surabaya diharapkan bisa diselesaikan dalam dua tahun ke depan.(rda)
