Surabaya, JatimInsight.Id – Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum dapat terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai upaya preventif guna menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada siswa.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa SLHS menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh para penyedia makanan dalam program tersebut. Hal ini disampaikan Eri usai mengikuti pengarahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring, Senin (29/9).
“SLHS itu wajib. Kalau tidak ada, penyedia makanan tidak diperbolehkan beroperasi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak,” kata Eri, Senin (29/9).
Untuk memperoleh SLHS, penyedia makanan harus mengajukan permohonan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Setelah itu, Dinas Kesehatan Kota Surabaya akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan.
Menurut Eri, fasilitas dapur SPPG juga harus memenuhi standar kebersihan, termasuk dalam hal pengelolaan limbah. “Tidak boleh ada limbah yang langsung dibuang ke saluran pembuangan. Harus ada penampung khusus, seperti tray penahan lemak,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pengawasan kualitas makanan juga dilakukan di tingkat sekolah. Setiap sekolah akan membentuk tim Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang bertugas memeriksa kelayakan makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga sedang menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan makanan sekolah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat kota.
Isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Eri menyebut bahwa operasional SPPG berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar, khususnya karena lokasinya yang banyak berada di area permukiman. Oleh karena itu, pihaknya akan menggandeng berbagai pihak seperti Dandim, Kapolrestabes, dan BGN untuk menyusun mekanisme pengelolaan sampah yang tepat.
“Kami ingin program MBG ini berjalan dengan baik, tidak hanya dari sisi gizi dan kualitas makanan, tapi juga dari sisi sanitasi dan dampaknya terhadap lingkungan,” pungkasnya. JI5
