Surabaya, JatimInsight.Id – Pemkot Surabaya menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2026. Langkah ini ditempuh guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi sekaligus mengejar target cakupan BIAS sebesar 90 persen pada tahun ini.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan advokasi dan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, hingga tokoh masyarakat. Forum ini menjadi momentum menyatukan strategi untuk memperluas jangkauan imunisasi, terutama di wilayah dengan tingkat partisipasi yang masih rendah.
Melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, Pemkot Surabaya optimistis BIAS 2026 dapat meningkatkan perlindungan anak dari berbagai Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), sekaligus menekan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak dini.
Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkot Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, capaian BIAS Kota Surabaya pada 2025 berada di angka 85 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 90 persen melalui penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Target tahun ini harus lebih baik. Tahun lalu cakupan BIAS mencapai 85 persen, sedangkan tahun ini kami menargetkan meningkat menjadi 90 persen melalui penguatan kolaborasi seluruh pihak,” kata Anna, Senin (29/6).
Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya. Ketua MUI Kota Surabaya, KH Muhaimin Ali menegaskan bahwa keraguan terhadap imunisasi tidak boleh dibiarkan berkembang karena dapat menurunkan cakupan imunisasi dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular di lingkungan sekolah.
“Ketika ada satu anak yang belum terlindungi, risiko penularan kepada teman-temannya di sekolah maupun lingkungan sekitar menjadi semakin besar. Karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi harus terus diperkuat,” ujar Muhaimin.
Senada dengan itu, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Surabaya Fatkhul Mubin mengatakan, pihaknya masih menemukan sejumlah wali murid yang menolak imunisasi karena kekhawatiran terhadap keamanan vaksin maupun anggapan bahwa vaksin tidak halal.(rda)
