Surabaya, JatimInsight.Id – Pemkot Surabaya masih menonaktifkan sementara 147.545 kartu keluarga (KK) yang tidak ditemukan dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibatnya, puluhan ribu warga tersebut belum dapat mengakses layanan publik maupun program intervensi pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa per 31 Maret 2026 terdapat 148.537 KK yang dinonaktifkan sementara karena tidak diketahui keberadaannya dalam survei DTSEN.
Setelah diumumkan ke publik sejak 1 April hingga Jumat (17/4), sebanyak 992 KK tambahan telah melakukan konfirmasi. Dengan demikian, jumlah KK yang masih dinonaktifkan kini tersisa 147.545 KK. “Setelah warga melakukan klarifikasi dan mengonfirmasi keberadaannya, status nonaktif sementara akan otomatis dibuka,” ujar Eddy, Minggu (19/4).
Jika ditarik ke belakang, Pemkot Surabaya sempat merilis angka awal sebanyak 181.867 KK dalam konferensi pers di Gedung Ex-Humas pada Kamis (19/2) lalu. Sejak saat itu hingga 17 April 2026, tercatat 34.322 KK telah melakukan konfirmasi secara kumulatif.
Proses klarifikasi dapat dilakukan secara daring maupun dengan mendatangi kantor kelurahan sesuai alamat pada dokumen kependudukan. Mantan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya itu mengungkapkan, ratusan ribu KK yang dinonaktifkan umumnya tidak ditemukan di alamat domisili saat proses pendataan berlangsung. Sebagian diketahui berada di luar kecamatan, luar kota, bahkan luar negeri.(rda)
