Surabaya, JatimInsight.Id – Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan, pihaknya meminta dukungan Komisi VIII DPR untuk program kegiatan BPBD Jatim. Pernyataan itu disampaikan Gatot usai mendampingi Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menerima kunker Komisi VIII DPR di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (23/4).
Ia menjelaskan, pihaknya meminta komitmen dan dukungan Komisi VIII DPR bagi tiap kabupaten-kota di wilayah Jatim dalam rangka upaya penanggulangan bencana. Di antaranya, program normalisasi Sungai Brantas dan Bengawan Solo, serta, normalisasi alur Semeru.
Gatot mencontohkan alur Semeru dapat setiap saat erupsi yang menyebabkan material dari gunung turun. Dampaknya menyebabkan kerusakan pada infrastruktur. “Itulah yang kami minta pada Komisi VIII DPR yang membidangi masalah sosial. Agar mendukung program normalisasi yang dilakukan oleh Kementrian PU, sehingga potensi bencana bisa diminimalisir sejak dini,” kata Gatot.
Terkait kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda wilayah Jatim mulai bulan Mei, ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh BPBD Jatim. Di antaranya adalah potensi kekeringan yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih dan kebakaran hutan dan lahan.
Gatot mengungkapkan, pihaknya sudah berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan dan Masyarakat Peduli Api. BNPB juga mendukung apabila dibutuhkan helikopter water bombing untuk penanganan kebakaran hutan tersebut.
“Untuk penanganan kebakaran kami sudah melakukan beberapa kali dan itu menyelesaikan masalah d ilapangan. Kami juga sudah siapkan helikopter waterbombing untuk pemadaman api skala besar,” pungkas Gatot. (rda)
