Surabaya, JatimInsight.Id – Kinerja APBN di Jawa Timur hingga 31 Agustus 2026 mencatat surplus sebesar Rp82,12 triliun. Surplus tersebut berasal dari pendapatan negara yang mencapai Rp167,52 triliun, sementara realisasi belanja mencapai Rp85,41 triliun.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Max Darmawan mengatakan, pendapatan negara hingga akhir Agustus 2026 tumbuh 8,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. “Pendapatan negara sampai dengan 31 Agustus 2026 mencapai Rp167,52 triliun, tumbuh 8,89 persen secara tahunan,” kata Max dalam Media Briefing Triwulan III 2026 di GKN Surabaya I, Rabu (16/9).
Dari sisi penerimaan, pajak memberikan kontribusi Rp71,19 triliun atau 58,19 persen dari target APBN. Penerimaan pajak neto tersebut tumbuh 19,84 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp90,25 triliun. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp6,09 triliun atau telah mencapai 97,51 persen dari target.
Max menyebut capaian tersebut menunjukkan penerimaan negara di Jawa Timur masih terjaga seiring dengan aktivitas ekonomi di daerah. Dari sisi belanja, pemerintah pusat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp36,03 triliun.
Belanja tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan, mulai belanja pegawai dan operasional hingga pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas. Realisasi belanja pemerintah pusat itu tumbuh 24,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur Saiful Islam mengatakan, pemerintah terus mendorong percepatan realisasi belanja agar anggaran segera berputar dan memberikan dampak terhadap masyarakat. “Percepatan realisasi belanja didorong kebijakan pemerintah untuk mempercepat eksekusi belanja pada awal tahun anggaran,” ujar Saiful.
Selain belanja pemerintah pusat, APBN juga disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Hingga Agustus 2026, realisasi TKD mencapai Rp49,37 triliun atau 75,73 persen dari pagu anggaran.
Penyaluran TKD turut menopang berbagai layanan publik di Jawa Timur, termasuk sektor pendidikan. Anggaran tersebut mendukung Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 10,77 juta siswa, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk 2,23 juta siswa PAUD, program pendidikan kesetaraan bagi 178.552 siswa, serta pemberian tunjangan kepada 1,51 juta guru.
Selain pendidikan, APBN juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Realisasi subsidi hingga Agustus 2026 mencapai Rp10,39 triliun. Angka tersebut meningkat 43,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan capaian tersebut, pemerintah memastikan APBN tetap menjalankan fungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.(rda)
