Makkah, JatimInsight.Id – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memperkuat koordinasi penyelenggaraan ibadah haji melalui pertemuan antara Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdulfattah Bin Sulaiman Mashat di Kantor Daerah Kerja Makkah, Kamis (4/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek strategis penyelenggaraan haji, termasuk evaluasi layanan pada fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), pengembangan skema tanazul, persiapan haji tahun mendatang, penguatan istithaah kesehatan, serta tata kelola keuangan haji yang lebih baik.
Dahnil mengatakan kunjungan pejabat tinggi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ke Kantor Misi Haji Indonesia mencerminkan eratnya hubungan kerja sama kedua negara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.
“Salah satu fokus utama pembahasan adalah berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan puncak ibadah haji di Armuzna. Pemerintah Arab Saudi menilai skema tanazul dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan jemaah, khususnya di Mina yang selama ini menjadi titik paling padat saat pelaksanaan haji,” ungkap Dahnil.
Dalam diskusi tersebut, Arab Saudi mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan peningkatan jumlah jemaah yang mengikuti program tanazul. Langkah tersebut diyakini dapat membantu mengurangi beban kapasitas di Mina sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah.
Dahnil menjelaskan bahwa keterbatasan area di Mina menjadi tantangan yang terus dihadapi setiap musim haji. Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji berbagai opsi teknis, termasuk perluasan penerapan tanazul sebagai bagian dari strategi pengelolaan jemaah di masa mendatang.
Selain membahas evaluasi operasional, Pemerintah Arab Saudi juga memberikan apresiasi terhadap reformasi tata kelola haji yang tengah dilakukan Indonesia. Dukungan tersebut mencakup langkah-langkah pembenahan sistem penyelenggaraan haji dan penguatan peran Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah.
Kedua pihak juga sepakat untuk memulai persiapan penyelenggaraan haji tahun berikutnya lebih awal. Koordinasi yang lebih intensif diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan sekaligus meningkatkan efektivitas layanan bagi jutaan jemaah yang datang dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Aspek kesehatan jemaah turut menjadi perhatian penting dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat penerapan istithaah kesehatan sebagai syarat utama keberangkatan haji. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jemaah memiliki kondisi fisik yang memadai serta menekan angka kematian selama pelaksanaan ibadah haji.
Dahnil menegaskan bahwa peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan akan dilakukan sejak tahap persiapan di dalam negeri. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi seluruh jemaah Indonesia. ji5
