Surabaya, JatimInsight.Id – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Timur hingga akhir Juni 2025 tercatat sebesar Rp60,09 triliun atau 47,28 persen dari total pagu anggaran. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp65,23 triliun atau 48,46 persen.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Rabindhra Aldy, mengungkapkan bahwa kontraksi paling dalam terjadi pada jenis belanja barang, belanja modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
“Realisasi tahun ini secara nominal dan persentase memang mengalami kontraksi, terutama pada belanja barang, modal, dan DAK Fisik,” ujar Rabindhra dalam Media Briefing di Surabaya, Kamis (14/8).
Dari total realisasi Rp60,09 triliun, sebanyak Rp18,39 triliun berasal dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP), atau 42,16 persen dari pagu. Meski secara umum menurun, terjadi akselerasi belanja barang dan belanja modal akibat kebijakan buka blokir di beberapa Kementerian/Lembaga.
Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp12,95 triliun, belanja barang Rp4,28 triliun, belanja modal Rp108 miliar, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp67 miliar.
Sementara itu, porsi terbesar realisasi berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp41,71 triliun atau 49,95 persen dari pagu. Penyaluran TKD didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas, serta DAK Fisik untuk program-program seperti Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
Rinciannya, TKD mencakup DBH sebesar Rp5 triliun, DAU Rp23,24 triliun, Dana Intensif Fiskal Rp272 miliar, DAK Rp8,4 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp4,76 triliun.
“Kami terus mendorong percepatan penyerapan anggaran, khususnya di semester kedua tahun 2025, agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan optimal,” ungkap Rabindhra. JI5
